Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
blog-img-10

Posted by : kotakusangihe

Rapat Pokja PKP Kab. Kepl. Sangihe

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Bapelitbangda berhasil menyelenggarakan rapat perdana Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) hasil dari penggabungan berbagai Pokja sejenis yang ada sebelumnya. Rapat ini sekaligus sebagai Sosialisasi terhadap struktur kepengurusan yang baru. Kegiatan yang berlangsung pada hari ini, Senin tanggal 08 Maret 2021 bertempat di Ruang Rapat Bapelitbangda ini dibuka serta ditutup oleh Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda Kab. Kepl. Sangihe, Gregorius D. Londo, ST, SE, MSc yang didampingi oleh Kepala Bapelitbangda yang juga bertindak selaku Ketua Pokja PKP, Ir. F.P. Gaghaube, M.Si dengan didampingi oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur pada Bapelitbangda, M Caroline Lutia, ST, M.Ars. Banyak hal yang dibicarakan terkait dengan rencana Pokja PKP ke depannya. Menurut Ketua Pokja PKP bahwa Pokja ini nantinya harus memiliki agenda yang jelas dan terukur dan segala seuatu yang direncanakan haruslah segera ditindaklanjuti dengan sangat akurat dan terarah sehingga hasil yang diharapkan nanti pun akan tercapai secara maksimal dan dengan begitu, pencapaian pengembangan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pun akan sejalan dengan pengentasan kemiskinan di Kepulauan Sangihe. Hal ini juga senada dengan apa yang diucapkan oleh Asisten II Setda bahwa Sinkronisasi program - program kerja harus secepatnya disusun secara tepat terlebih saat ini penanganan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah memiliki Pokja yang baru jadi pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan akan lebih mudah dilakukan sehingga akan berdampak positif juga terhadap pengurangan kemiskinan dimana kemiskinan itu sendiri erat kaitannya dengan kekumuhan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Pengawasan Permukiman pada Dinas Perkimtan, Hebert Makasunggal, ST sangat menyayangkan dengan terlambatnya diterbitkan SK Pokja tersebut sehingga SK Kumuh Bupati pun ikut - ikutan molor penerbitannya yang ujung -ujungnya Pemerintah Kab. Kepl. Sangihe kesulitan dalam usaha menyambut program Pemerintah Pusat dalam bidang PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) khusunya karena SK Kumuh merupakan indikator mutlak yang selalu menjadi salah satu Readiness Criteria dalam berbagai program kerja yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga mau tidak mau akan berdampak pada rencana pembahasan Perda Kumuh yang juga ikut - ikutan terseret waktu pelaksanaannya. 

Menurut Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur pada Bapelitbangda, M Caroline Lutia, ST, M.Ars bahwa selain SK Kumuh dan Perda Kumuh masih banyak hal yang harus difasilitasi oleh Pokja PKP itu sendiri, antara lain seperti : Review terhadap dokumen RP3KP ( Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman), Review terhadap Dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) menjadi dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penghitungan pengurangan luas kumuh di luar kota Tahuna (di lokasi perdesaan) karena Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) intervensi programnya hanya di lokasi Kelurahan, tidak mencakup lokasi Desa. Selain itu, penyusunan perencanaan penanganan permukiman Skala Kawasan dan Urban Renewal masih harus dilanjutkan kembali pembahasannya, mengingat informasi yang disampaikan pihak Balai PPW (Prasarana Permukiman Wilayah) kepada Bupati Kepualauan Sangihe di Manado beberapa waktu yang lalu bahwa Perencanaan Skala Kawasan dan Urban Renewal harus dimulai dari awal lagi, demikian ungkap Asisten II Setda Kab. Kepl. Sangihe.

Akhirnya setelah melalui berbagai proses perbincangan yang cukup panjang maka agenda tersebut pun diakhiri dengan pendatanganan berita acara hasil kesepakatan oleh beberapa unsur peserta rapat. 

 

"SOMAHE KAI KEHAGE"