Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
blog-img-10

Posted by : kotakusangihe

DAK Integrasi 2022 : Upaya Pemerintah melalui Keterpaduan Program dalam Pengentasan Permukiman Kumuh

Dalam upaya pemenuhan hak masyarakat untuk dapat menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya pada Bab Vlll tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta dalam upaya mendukung mandat Sustainable Development Goals (SDGs) pada goals nomor 6, Air Bersih dan Sanitasi Layak, 11. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan, dan 12, Pemakaian yang Bertanggung Jawab, maka pemerintah memiliki tugas untuk mendorong peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam mencegah berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan konkuren yang mana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tergolong urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu bentuk program dari hal ini adalah dialokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang salah satunya terkait dengan upaya penanganan permukiman kumuh. Terdapat 3 (tiga) bidang dalam DAK yang dapat membantu yaitu Bidang Perumahan, Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi.

Kondisi saat ini setiap sektor memiliki lokasi prioritas sendiri - sendiri, sehingga capaian pengurangan kumuh sulit untuk dinilai dan dicapai. Pada saat pengusulan, pemerintah daerah tidak memperhatikan entitas dari penanganan dan kebutuhan setiap lokasi prioritas. Belum terintegrasinya lokasi prioritas ini membuat pemerintah pusat menginisiasi pilot project untuk mengintegrasikan bidang DAK pada satu kawasan tertentu guna untuk pengurangan kawasan kumuh. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman ditunjuk menjadi koordinator dalam melaksanakan integrasi program DAK ini. Harapannya dengan integrasi ini, fokus penuntasan masalah kumuh dapat tercapai dan terlihat hasilnya. Konsep integrasi ini diharapkan dapat membantu untuk penuntasan kawasan kumuh dan peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat.

Menurut Nurul Wajah Mujahid dari Direktorat Perkotaan Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan tentang pentingnya peran DAK Terintegrasi dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan 2020-2024. Prinsip DAK Terintegrasi: pertama, kesuksesan ada di tangan Pemda. DAK Integrasi dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap visi, rencana, dan peta jalan pemerintah daerah dalam mengentaskan permukiman kumuh, menjadi salah satu sumber pendanaan saja. Kedua, mengarah pada suatu perubahan yang komprehensif dan signifikan. Bukan hanya berupa pencapaian pengurangan kumuh secara numerik, tapi juga dapat dilihat secara spasial. Ketiga, memastikan pemenuhan akses terhadap infrastruktur dasar layak secara terpadu. Keempat, dilaksanakan secara multiyear dan berbasis kinerja, secara bertahap hingga tuntas dalam beberapa tahun. Kepastian penerimaan DAK di tahun berikutnya akan bergantung dari evaluasi kinerja pelaksanaan di tahun sebelumnya.

*Sumber : ciptakarya.pu.go.id & kotaku.pu.go.id

 

+NB : Materi teknis tentang proses pengusulan DAK Integrasi 2022, silahkan klik DISINI